Badan Legislasi DPR yang mengetok undang-undang strategis, ruang kerja Ketua Harian Partai Gerindra yang tak pernah sepi, hingga podium orasi ilmiah di Universitas Pakuan. Tiga medan berbeda itu dilalui Sufmi Dasco Ahmad dalam satu dasawarsa terakhir dengan ritme yang jarang dimiliki politikus lain. Pria kelahiran Bandung, 7 Oktober 1967 ini menapaki puncak kariernya sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode beruntun, 2019-2024 dan 2024-2029, menjadi salah satu figur paling menentukan arah kebijakan di Senayan.

Perjalanan Dasco tidak dimulai dari panggung politik. Ia membesarkan dirinya sebagai pengusaha dan advokat terlebih dulu, sebelum menyeberang ke peradaban politik bersama Partai Gerindra yang ikut ia bangun sejak awal berdirinya. Latar belakang ganda sebagai insinyur elektro dan doktor ilmu hukum memberinya kerangka berpikir yang khas saat menangani persoalan kenegaraan.
Biodata Sufmi Dasco Ahmad
| Nama lengkap | Sufmi Dasco Ahmad |
|---|---|
| Tempat, tanggal lahir | Bandung, Jawa Barat, 7 Oktober 1967 |
| Profesi | Politikus, pebisnis, akademisi |
| Partai politik | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Jabatan saat ini | Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (2024-2029), Ketua Harian DPP Partai Gerindra |
| Pendidikan | S1 Teknik Elektro Universitas Pancasila; S1 Hukum Universitas Jakarta; S2 Hukum Universitas Islam Jakarta; S3 Hukum Universitas Islam Bandung |
| Gelar akademik | Profesor, doktor bidang hukum; Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan (2022) |
| Daerah pemilihan | Banten III (meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) |
| Penghargaan negara | Bintang Mahaputera Adipradana (14 Agustus 2024); Bintang Republik Indonesia Utama (25 Agustus 2025) |
| Rektor | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (2020-2025) |
Masa Kecil dan Jalan Panjang Pendidikan Dua Disiplin
Bandung yang dingin pada awal Oktober 1967 menjadi kota awal hidup Dasco, sebelum tugas ayahnya membawa keluarga itu berpindah dari satu pulau ke pulau lain.
Dasco lahir di Bandung dari sebuah keluarga yang berpindah-pindah mengikuti tugas. Kondisi itu tercermin dari jejak pendidikan dasar hingga menengahnya yang membentang di tiga kota: SD Negeri 66 Palembang (1973-1979), SMP Negeri 43 Jakarta (1979-1982), dan SMA Negeri II Manado (1982-1985). Hidup berpindah membuatnya akrab dengan aneka lingkungan sosial sejak remaja. Di antara sekolah-sekolah negeri itu Dasco juga menjajal organisasi, termasuk menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia pada 1983, sebuah keterlibatan awal yang kelak terus ia bawa ke perguruan tinggi dan dunia profesi.
Selepas SMA pada 1985, ia masuk Fakultas Teknik Elektro Universitas Pancasila dan menamatkan studi pada 1993. Gelar sarjana teknik itu menjadi bekal awal kariernya di dunia usaha. Namun interaksi dengan persoalan sengketa bisnis dan hukum membuat minatnya bergeser. Dua dekade setelah berangkat dari kampus pertama, ia kembali kuliah dan menempuh S1 Hukum di Universitas Jakarta (2005-2009), lalu meneruskan ke jenjang magister di Universitas Islam Jakarta (2009-2012) dan doktor di Universitas Islam Bandung (2012-2015).
Kombinasi dua disiplin, teknik dan hukum, jarang ditemui di kursi pimpinan parlemen. Dasco memanfaatkannya untuk membaca persoalan perundangan sekaligus aspek teknis kebijakan, terutama saat mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan. Disertasi doktornya di bidang hukum memperdalam jam terbangnya memahami hubungan antara regulasi dan ketertiban publik, tema yang selalu menjadi fokus tugas-tugasnya di Komisi III.
Karier Usaha dan Dunia Advokasi Sebelum Politik
Sebelum konsisten dikenal sebagai politikus, Dasco meniti karier profesional. Ia memimpin PT Randika Dwa Perkasa sebagai direktur dari 1989 hingga 2007, lalu duduk sebagai Direktur PT Omerta Cipta Securita pada 2007-2010 dan Direktur Utama PT Pasopati Indorisk pada 2010-2014.
Di bidang jasa hukum, ia menjadi senior partner di Vendetta Law Firm pada 2005-2013. Pengalaman di meja advokat mempertemukannya dengan Fadli Zon, rekan bisnis yang kemudian mengenalkannya lebih dalam ke arus politik nasional. Kemitraan bisnis dan kepercayaan dengan tokoh-tokoh awal reformasi itu menjembatani Dasco dari ruang-ruang perusahaan menuju ruang pemenangan politik. Praktik hukum juga membawanya mengetuai Pusat Kajian Sengketa Pemilu sebagai direktur pada 2011-2014, sebuah posisi yang mempertajam pemahaman Dasco mengenai sistem elektoral Indonesia.
Di luar profesinya, Dasco aktif sebagai pembina berbagai organisasi, mulai dari Kongres Advokat Indonesia, Serikat Pengacara Rakyat, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, hingga Satuan Relawan Indonesia Raya. Jaringan organisasi ini kelak menjadi kaki politiknya di dapil dan basis massa nasional.
Merintis Partai Gerindra dan Terjun ke Senayan
Saat Partai Gerindra didirikan pada 2008, Dasco termasuk jajaran awal yang meletakkan fondasi mesin partai. Ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat sekaligus Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Gerindra untuk periode 2008-2014. Posisi itu menempatkannya di garda depan urusan rekrutmen kader dan konsolidasi wilayah.
Pemilihan Umum 2014 menjadi ujian perdananya. Dasco maju dari daerah pemilihan Banten III dan terpilih sebagai anggota DPR dengan 56.323 suara. Di periode pertamanya, ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan pada 30 Oktober 2014.
Pada masa kerja 2014-2019, Dasco juga membuktikan konsistensinya berada di garda depan perkara kepemimpinan etik parlemen ketika Mahkamah Kehormatan Dewan menghadapi sorotan publik. Sebagai wakil ketua MKD, ia ikut membangun tata cara kode etik yang lebih tegas mengenai perilaku anggota dewan. Pengalaman itu, ditambah latar belakang hukumnya, membuat namanya lekat dengan isu penegakkan tata tertib internal DPR.
Dua Periode di Puncak Pimpinan DPR
Popularitas dan basis militannya terus menguat. Pada Pemilu 2019, perolehan suaranya melonjak menjadi 99.002 suara yang mengantarkannya kembali ke Senayan. Kali ini posisinya lebih tinggi: Dasco ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 yang bertugas sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ruang lingkupnya membawahi Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Di tengah periode itu, publik sempat mengikutinya melalui pengumuman 16 April 2020, ketika ia secara terbuka menyatakan positif Covid-19 dan pulih setelah isolasi mandiri 14 hari.
Pemilu 2024 kembali menegaskan posisi militannya di Banten III dengan raihan 119.692 suara, rekor pribadi terbaiknya. Pada 1 Oktober 2024, Dasco dipercaya kembali menduduki kursi Wakil Ketua DPR untuk periode 2024-2029. Jika pada periode sebelumnya ia membidangi ekonomi, kali ini Dasco ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang membawahi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.
Di periode kedua itu pula, Dasco kerap menjadi wajah DPR dalam merespons isu keamanan dan hubungan luar negeri, sebagaimana ruang lingkup bidangnya kini mencakup Komisi I yang mengawasi pertahanan dan intelijen. Posisi strategis ini menjadikannya salah satu pimpinan parlemen paling berpengaruh pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Konsolidasi Partai dan Peran Ketua Harian
Di internal Gerindra, Dasco memikul peran yang tak kalah strategis dengan jabatan parlemennya. Sejak 2009 ia tercatat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, lalu pada 2020 diamanahi posisi Ketua Harian DPP untuk menjalankan operasional partai sehari-hari. Posisi itu menempatkannya sebagai penghubung langsung antara kader di daerah dengan keputusan politik Ketua Umum Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Harian, Dasco memastikan konsolidasi internal menjelang pemilu presiden berjalan mulus, mengoordinasikan logistik pemenangan, hingga menengahi perbedaan sikap di antara struktur partai pusat dan cabang. Pengalaman panjangnya membangun mesin organisasi sejak 2008 memberinya otoritas moral untuk menjaga partai tetap solid meski arah politik nasional berubah cepat. Di tengah masa jabatannya itulah kemenangan Gerindra pada Pemilihan Presiden 2024 menjadi tonggak bersejarah, sekaligus mengantar Prabowo ke kursi kepresidenan, sebuah kemenangan yang secara langsung ikut membentuk konfigurasi politik di DPR yang dipimpin pula oleh pimpinan fraksinya, yaitu Dasco sendiri.
Di Ruang Akademik: Rektor dan Guru Besar
Paralel dengan karier parlemen, Dasco membangun jejak akademik yang jarang dimiliki pejabat politik aktif. Pada 11 Januari 2020, ia terpilih sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan menjabat hingga 2025. Di rumah belajar ia juga menuai peran sebagai dosen ilmu hukum, sempat mengajar di Universitas Azzahra pada 2016-2018 dan Universitas Pakuan mulai 2021.
Puncaknya terjadi pada 2022 ketika Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan melalui orasi ilmiah di depan senat.
“Mahkamah Konstitusi harus independen dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa, agar rangkaian proses pemilu bisa berjalan dengan terbuka, jujur, dan adil.”
Pernyataan itu, ia bawakan dalam orasi ilmiah bertajuk Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Kedaulatan Rakyat yang menandai pengukuhannya sebagai profesor. Pengukuhan itu menambah gelar profesornya, melengkapi jajaran gelar insinyur teknik, sarjana hukum, magister hukum, dan doktor yang sudah lebih dulu disandangnya. Pengakuan negara menyusul kemudian: Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana pada 14 Agustus 2024, dan setahun berselang ia menerima Bintang Republik Indonesia Utama pada 25 Agustus 2025.
Gaya Kerja, Harta Kekayaan, dan Tantangan ke Depan
Dasco dikenal di Senayan dengan gaya kerja rapat yang cepat dan kebiasaan menjembatani kepentingan antarfraksi, terutama saat ia memangku peran pimpinan Badan Legislasi. Keahliannya sebagai advokat sering dipakai untuk merumuskan urgensi hukum pembahasan undang-undang yang menjadi sorotan publik. Di sisi internal partai, sejak 2020 ia menjalankan jabatan Ketua Harian DPP Gerindra, mengeksekusi kebijakan rutin partai di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang kini juga menjabat Presiden Republik Indonesia.
Soal kekayaan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 31 Desember 2023 mencatat total harta Dasco sebesar Rp79.029.023.525. Rinciannya meliputi 10 bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp39 miliar yang tersebar di Jakarta Pusat, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandar Lampung, ditambah kas dan setara kas Rp26.005.079.143, surat berharga Rp1.490.000.000, serta harta lainnya yang juga dilaporkan terbuka.
Bagi konstituen di Banten III, Dasco bukan wajah yang asing. Tiga kali ia menghadapi pertarungan perebutan kursi Dapil Banten III dan tiga kali pula basis pemilihnya tumbuh, dari 56.323 suara pada 2014 menjadi 119.692 suara pada 2024. Tren kenaikan itu menggambarkan kerja politik yang tidak berhenti di antara dua masa pemilu.
Menjelang akhir dekade, tugas Dasco sebagai koordinator bidang politik dan keamanan berhadapan dengan agenda legislasi berat, mulai dari penyempurnaan aturan pemilu hingga harmonisasi kebijakan keamanan nasional. Dengan rekam jejak dua periode di pimpinan DPR dan mesin partai yang ia kendalikan sebagai Ketua Harian Gerindra, langkah politik Dasco berikutnya akan terus diperhitungkan di kabinet parlemen maupun di penentuan arah kebijakan nasional.
Sumber dan Referensi
1. “Profil Sufmi Dasco Ahmad”, DPR RI, dpr.go.id. 2. “Sufmi Dasco Ahmad – Biografi”, Wikipedia Indonesia, id.wikipedia.org. 3. Raynard Kristian Bonanio Pardede, “Orasi Ilmiah Sufmi Dasco Soal MK Bertentangan dengan Kenyataan”, Kompas, 01 Desember 2022. 4. “Dasco: Tugas Parlemen Modern adalah Menjaga Diri”, Rilis Pers DPR RI.


























