Biografi Dedi Mulyadi: Profil, Perjalanan Hidup, dan Fakta Menarik

Biodata & Profil Singkat

Kehidupan Awal & Pendidikan

H. Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM, lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971. Ia merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara, lahir dari pasangan Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti. Ayahnya adalah seorang purnawirawan prajurit kader tentara yang mengabdi hingga usia 28 tahun, sementara ibunya dikenal sebagai aktivis Palang Merah Indonesia. Kehidupan keluarga Dedi Mulyadi tergolong sederhana, tumbuh besar di lingkungan petani di desa.

Sejak kecil, Dedi Mulyadi telah terbiasa dengan kerasnya perjuangan hidup dan bekerja keras. Ia sering membantu ibunya menggembala domba dan berladang, sebuah pengalaman yang membentuk karakternya yang membumi dan dekat dengan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan jajan, Dedi kecil tidak segan-segan mencari uang sendiri, pernah berjualan es mambo, layang-layang, dan kayu bakar yang dikumpulkan sepulang sekolah.

Dedi Mulyadi menempuh pendidikan dasar di SDN Sukabati Subang dari tahun 1978 hingga 1984. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kalijati Subang, lulus pada tahun 1987. Pendidikan menengah atas diselesaikannya di SMAN Purwadadi Subang pada tahun 1990.

Setelah lulus SMA, Dedi Mulyadi memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ia sempat masuk dalam daftar calon mahasiswa yang lolos seleksi di Universitas Padjadjaran (Unpad), namun impian tersebut harus pupus karena keterbatasan biaya. Meskipun demikian, semangatnya untuk belajar tidak padam. Ia kemudian merantau ke Purwakarta dan melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Purnawarman Purwakarta, di mana ia berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 1999. Untuk membiayai kuliahnya, Dedi juga pernah berjualan beras dan gorengan.

Selama masa perkuliahan, Dedi Mulyadi dikenal aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta dan Senat Mahasiswa STH Purnawarman pada tahun 1994. Selain itu, ia juga aktif di organisasi pekerja, menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada tahun 1997 dan Sekretaris PP SPTSK Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada tahun 1998. Pengalaman berorganisasi ini menjadi bekal penting yang mengantarkannya ke dunia politik.

Pada periode 2020-2022, Dedi Mulyadi melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister Manajemen di Universitas Widyatama, menunjukkan komitmennya terhadap pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri.

Karier & Perjalanan Profesional

Perjalanan karier politik Dedi Mulyadi dimulai dari tingkat lokal hingga nasional, ditandai dengan berbagai peran strategis dan kebijakan inovatif.

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (1999–2004)

Dedi Mulyadi terjun ke dunia politik pada tahun 1999 ketika ia terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta untuk periode 1999–2004. Selama menjabat di DPRD, ia dipercaya sebagai Ketua Komisi E. Posisi ini menjadi pijakan awal bagi karier politiknya yang kemudian melesat cepat.

Wakil Bupati Purwakarta (2003–2008)

Pada tahun 2003, Dedi Mulyadi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Lily Hambali Hasan untuk periode 2003–2008. Pada saat itu, ia mencatat prestasi sebagai Wakil Bupati termuda, yakni berusia 32 tahun. Ini menunjukkan kapasitas dan kepercayaan publik yang besar terhadap kepemimpinannya di usia muda.

Bupati Purwakarta (2008–2018)

Kesuksesan Dedi Mulyadi sebagai Wakil Bupati membawanya melangkah lebih jauh. Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta berpasangan dengan Dudung Bachtiar Supardi dan berhasil terpilih. Ia menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Selama periode pertamanya (2008–2013), Dedi Mulyadi mulai memperkenalkan berbagai kebijakan yang berlandaskan kearifan lokal dan budaya Sunda, yang kelak menjadi ciri khas kepemimpinannya.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2013, Dedi Mulyadi kembali terpilih sebagai Bupati Purwakarta untuk periode keduanya (2013–2018), kali ini didampingi oleh Dadan Koswara sebagai wakilnya. Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Bupati, Dedi Mulyadi dikenal dengan berbagai kebijakan inovatif dan terkadang kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin, melestarikan budaya, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Beberapa kebijakan menonjol yang ia terapkan antara lain:

• Larangan Berpacaran atau Bertamu di Atas Jam 9 Malam: Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial di masyarakat. Bagi pelanggar, akan dikenakan hukuman adat, seperti diusir dari desa selama beberapa bulan atau membayar denda. Untuk memastikan kepatuhan, CCTV dipasang di setiap perbatasan desa.
• Wajib Pakaian Adat Sunda: Dedi Mulyadi mewajibkan penggunaan pakaian adat Sunda di sekolah dan perkantoran pada hari-hari tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal.
• Larangan Pekerjaan Rumah (PR) untuk Siswa: Ia berpendapat bahwa materi pelajaran akademis sebaiknya dituntaskan di sekolah, bukan dijadikan pekerjaan rumah yang justru membebani siswa setelah pulang sekolah.
• Imbauan Jalan Kaki ke Sekolah: Dedi Mulyadi mengimbau, bahkan di beberapa tempat mewajibkan, pelajar untuk membudayakan jalan kaki ke sekolah, minimal sejauh 1 kilometer. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap mandiri, hidup sehat, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor.
• Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal: Dedi Mulyadi fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dengan sentuhan arsitektur dan nilai-nilai Sunda, termasuk pembangunan taman seni dan patung-patung yang merefleksikan budaya lokal.
• Program Beasiswa Cerdas: Ia mempelopori program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan.
• Peningkatan Layanan Publik dan Infrastruktur: Selama kepemimpinannya, Purwakarta mengalami peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan layanan publik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purwakarta naik menjadi 70,69 pada tahun 2018, yang merupakan angka tertinggi di Jawa Barat pada saat itu.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (2016–2019)

Selain menjabat sebagai Bupati, Dedi Mulyadi juga aktif dalam kepengurusan partai politik. Pada tanggal 23 April 2016, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat untuk periode 2016–2020, menggantikan Irianto MS Syafiuddin. Posisi ini mengukuhkan pengaruhnya di kancah politik Jawa Barat.

Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (2018)

Setelah dua periode memimpin Purwakarta, Dedi Mulyadi mencoba peruntungannya di tingkat provinsi. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, ia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar, diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar. Namun, pasangan ini tidak terpilih, kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Anggota DPR RI (2019–2023)

Meskipun gagal di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi tetap melanjutkan karier politiknya di tingkat nasional. Ia terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Jawa Barat VII untuk periode 2019–2024. Selama di DPR RI, ia duduk di Komisi VI. Pada Mei 2023, Dedi Mulyadi membuat keputusan besar dengan meninggalkan Partai Golkar, partai yang telah membesarkan namanya, dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Gubernur Jawa Barat (2025–2030)

Puncak karier politik Dedi Mulyadi datang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Ia mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Dedi-Erwan mengusung visi “Jabar Istimewa” yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, lingkungan, dan lapangan kerja.

Hasil Pemilu Gubernur Jawa Barat 2024 menunjukkan kemenangan telak bagi pasangan Dedi-Erwan, dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah Pemilu Gubernur Jawa Barat, yaitu 62,22 persen atau 14.130.192 suara. Pada tanggal 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan pasangan Dedi-Erwan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih untuk periode 2025–2030. Dedi Mulyadi kemudian dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memperkenalkan beberapa kebijakan yang kembali menarik perhatian publik. Salah satunya adalah pemberlakuan jam malam bagi pelajar dan penetapan jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB, yang mulai berlaku pada Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan efisiensi dalam kehidupan pelajar, meskipun menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pendidik. Ia juga berjanji untuk menaikkan gaji pekerja kebersihan seperti tukang sapu sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua. Selain itu, Dedi Mulyadi juga menggulirkan konsep “Pohon Abadi” mulai tahun 2026 untuk menjaga kelestarian hutan di Jawa Barat. Ia juga menegaskan komitmennya bahwa tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah.

Pencapaian & Penghargaan

Sepanjang karier politik dan pengabdiannya, Dedi Mulyadi telah meraih berbagai pencapaian dan penghargaan yang menjadi bukti dedikasi serta dampak positif kepemimpinannya:

• Wakil Bupati Termuda: Pada tahun 2003, Dedi Mulyadi menjadi Wakil Bupati Purwakarta termuda pada usia 32 tahun, sebuah pencapaian yang menandai awal karier eksekutifnya yang cemerlang.
• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purwakarta: Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia berhasil meningkatkan IPM Purwakarta menjadi 70,69 pada tahun 2018, yang merupakan angka tertinggi di Jawa Barat pada saat itu. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat.
• Satyalancana Kebudayaan: Pada Hari Guru Nasional tahun 2021, Dedi Mulyadi menerima penghargaan Satyalancana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya yang konsisten dalam menata pembangunan berbasis kearifan lokal dan melestarikan budaya Sunda.
• Penghargaan Pemimpin Teladan Demokrasi dari Sukarno Center: Pada tahun 2016, ia dianugerahi penghargaan sebagai Pemimpin Teladan Demokrasi oleh Sukarno Center. Penghargaan ini sebelumnya hanya pernah diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
• detikcom Awards 2025 ‘Tokoh Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya dan Kearifan Lokal’: Dedi Mulyadi menerima penghargaan ini pada November 2025, sebagai pengakuan atas konsistensinya dalam mengangkat nilai-nilai budaya Sunda dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan publik yang ia terapkan.
• Appreciation Excellent Leadership Branding 2025: Pada Desember 2025, ia berhasil meraih penghargaan dalam ajang BUMN Branding dan Marketing Award 2025. Penghargaan ini mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendapatkan respon positif dari publik, dengan hasil survei kepuasan tertinggi bagi pejabat publik di Jawa Barat.
• Politisi Berpengaruh di Media Sosial: Pada tahun 2023, nama Dedi Mulyadi tercatat dalam daftar 10 besar politisi paling berpengaruh di media sosial versi Indonesia Indicator. Kemampuannya memanfaatkan media sosial untuk membagikan kisah kehidupan masyarakat kecil, menyoroti permasalahan sosial, dan memberikan solusi telah membuatnya populer secara nasional.

Kehidupan Pribadi

Kehidupan pribadi Dedi Mulyadi, khususnya dalam hal pernikahan dan keluarga, juga menjadi bagian dari sorotan publik.

Dedi Mulyadi pertama kali menikah dengan seorang wanita bernama Sri Muliawati pada tahun 1998. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Maulana Akbar Ahmad Habibie. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Sri Muliawati meninggal dunia pada tahun 1999, saat putra mereka, Maulana Akbar, baru berusia empat bulan [cite: 9, 29, 30