Pada akhir 2025, Indonesia menghentikan impor beras konsumsi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, sementara gudang Bulog terisi 3,6 juta ton cadangan beras pemerintah dan serapan gabah petani menembus rekor tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah lembaga itu berdiri. Di balik angka-angka tersebut berdiri satu nama yang akrab dengan sektor pertanian Indonesia selama lebih dari satu dekade: Andi Amran Sulaiman, menteri yang tercatat tiga kali memangku jabatan Menteri Pertanian dalam dua pemerintahan berbeda.
Amran lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ia merupakan anak ketiga dari dua belas bersaudara, putra pasangan Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta, seorang veteran pejuang kemerdekaan, dan Andi Nurhadi Petta Bau. Dari catatan silsilah, ia masih tersambung pada keturunan jauh raja Bone ke-23. Masa kecilnya dihabiskan di Bone sebelum akhirnya merantau ke Makassar untuk menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin pada 1988 hingga lulus 1993. Ia kemudian meraih gelar magister pertanian di kampus yang sama pada 2002, dan menyelesaikan doktor ilmu pertanian pada 2012 dengan predikat cumlaude.
Biodata Andi Amran Sulaiman
| Keterangan | Data |
| Nama lengkap | Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. |
| Tempat, tanggal lahir | Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 |
| Orang tua | Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta (ayah), Andi Nurhadi Petta Bau (ibu) |
| Istri | Martati |
| Anak | Empat orang |
| Pendidikan | S1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (1993); S2 Pertanian Unhas (2002); S3 Ilmu Pertanian (2012) |
| Karier awal | PTPN XIV; pendiri dan Direktur Tiran Group |
| Jabatan publik | Menteri Pertanian (2014\u20132019; 2023\u2013 ); Kepala Badan Pangan Nasional (2025\u2013 ) |
| Penghargaan | Satyalancana Pembangunan Bidang Wirausaha Pertanian; Bintang Mahaputera Adipradana (2020); Bapak Swasembada Pangan Nasional dari PERTETA (2025) |
| Saudara | Andi Sudirman Sulaiman (adik), mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan |
Dari Pengusaha Pertanian ke Pendiri Tiran Group
Sebelum memasuki panggung pemerintahan, Amran membangun karier di sektor agribisnis. Ia sempat bekerja di PTPN XIV, perusahaan negara yang bergerak di perkebunan tebu, sebelum keluar dan merintis usaha sendiri. Dari titik itu ia mendirikan Tiran Group, kelompok usaha yang berkembang di sektor pertanian, pertambangan, dan agroindustri, dan duduk sebagai direktur pendirikannya.
Bidang yang digelutinya tidak berada jauh dari disiplin akademiknya. Sebagai sarjana pertanian, Amran mematenkan sejumlah penemuan yang berkaitan dengan pengendalian hama, dan tercatat memegang lima hak paten. Ia juga mengajar di almamaternya sebagai dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin, serta menampung jabatan fungsional di kampus tersebut, termasuk sebagai anggota ex-officio Majelis Wali Amanat Unhas melalui perannya sebagai Ketua IKA Unhas. Pemerintah memberinya Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di bidang wirausaha pertanian atas kontribusinya itu.
Menjabat Menteri Pertanian untuk Pertama dan Kedua Kalinya
Presiden Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Amran sebagai Menteri Pertanian pada 26 Oktober 2014, dan ia dilantik keesokan harinya dalam Kabinet Kerja. Target yang ia canangkan kala itu adalah swasembada empat komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula, dalam waktu tiga tahun, disertai perbaikan sistem irigasi di sebelas provinsi. Pada periode pertamanya menjabat, ia pernah tercatat sebagai menteri dengan kekayaan bersih tertinggi di antara anggota kabinet, senilai Rp330,8 miliar per November 2014.
Sebagai kabinet pertama Joko Widodo, Kabinet Kerja menghadirkan sejumlah menteri nonpartai untuk sektor teknis; penunjukan Amran menandai kepercayaan presiden terhadap kalangan profesional agribisnis dari luar lingkar kekuasaan konvensional Jakarta.
Pada masa itu, peta jalan swasembada nasional diarahkan menghapus ketergantungan impor atas komoditas-komoditas kunci secara bertahap. Amran mendorong peningkatan produktivitas lahan dengan pendekatan yang ia sebut selaras antara benih unggul, pupuk tepat sasaran, dan perluasan mekanisasi, sekaligus melakukan perombakan struktural pada sejumlah jabatan di lingkungan kementerian untuk menekan pengaruh kebocoran anggaran. Langkah pembenahan internal ini menarik perhatian publik, meski juga menuai perdebatan di kalangan sejumlah organisasi petani mengenai mekanisme distribusi pupuk subsidi.
Amran meninggalkan jabatan pada 20 Oktober 2019 ketika kabinet berganti. Empat tahun kemudian, pada 25 Oktober 2023, Jokowi memanggilnya kembali untuk melanjutkan sisa masa bakti di kabinet yang sama, sehingga ia menjadi Menteri Pertanian untuk kedua kalinya. Panggilan itu menuntut ia melepaskan seluruh kepemimpinan bisnisnya demi menjalankan tugas negara sepenuh waktu; keputusan tersebut ia ambil secara konsisten tanpa menegosiasikan syarat.
Di periode kedua ini, skala kebijakannya membesar. Ia memimpin upaya menuju swasembada pangan dengan penekanan pada optimalisasi lahan rawa, mekanisasi, benih unggul, serta harga pembelian pemerintah gabah kering panen yang naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Pada 2025, serapan beras Bulog dari petani menembus 2 juta ton dalam lima bulan pertama, angka yang semula biasa dicapai dalam satu tahun penuh.
Mekanisme keberhasilan periode ini terletak pada tiga kebijakan terukur. Pertama, Biaya Pokok Produksi petani diturunkan melalui mekanisasi dan listrik pedesaan sehingga ongkos penanaman berkurang; kedua, pengendali organisme pengganggu tanaman diperkuat sehingga kerugian panen menurun; ketiga, harga beli gabah tetap dijaga di atas biaya produksi sehingga petani tetap meraih keuntungan wajar. Lingkar ini memastikan insentif menanam tidak putus, dan lahan-lahan rawa yang semula menganggur digarap kembali menjadi sawah produktif.
Serapan Bulog sepanjang Januari hingga Mei 2025 menembus 2.023.063 ton, sebuah angka yang oleh Amran disebut lompatan eksponensial bila dibandingkan sejarah 57 tahun lembaga itu. Pada April 2025 saja serapan bulanan mencapai 1,06 juta ton, tertinggi sepanjang masa, dan stok Cadangan Beras Pemerintah di gudang menembus 3,6 juta ton. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras diproyeksikan 18,76 juta ton hingga Juni 2025, sementara United States Department of Agriculture memperkirakan produksi Indonesia pada tahun itu mencapai 34,6 juta ton, menjadikannya produsen terbesar di Asia Tenggara.
Menjadi Menteri untuk Ketiga Kalinya di Kabinet Prabowo
Ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih pada akhir 2024, Amran kembali ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, untuk ketiga kalinya. Sifat kepercayaan tersebut menjadikannya salah satu pembantu presiden dengan masa penugasan paling panjang di sektor pertanian. Ia dipertahankan meski sempat diperiksa KPK pada November 2021 sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan; tidak ada perkara yang disangkakan kepadanya.
Di kabinet baru ini, target swasembada dipersempit dan dipertegas. Pemerintah menetapkan Indonesia tidak mengimpor beras konsumsi pada 2025, disertai janji tanpa impor gula putih pada 2026. Amran menyampaikan produksi beras nasional 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dari 30,62 juta ton pada 2024. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia memperkirakan produksi Indonesia pada 2026 dapat menembus 38 juta ton, salah satu laju pertumbuhan tertinggi di dunia. Pada tahun yang sama, Presiden Prabowo menambah tanggung jawabnya dengan pelantikan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menggantikan Arief Prasetyo Adi.
Pencapaian tersebut membawanya menerima gelar Bapak Swasembada Pangan Nasional dari Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia pada 15 November 2025, diserahkan di Makassar. Penghargaan sebelumnya, Bintang Mahaputera Adipradana, sudah diberikan Presiden pada 2020.
Skala Kebijakan dan Tantangan Kritis
Meski surplus beras menguat, pencapaian sektor pangan di kalangan akademisi tidak selalu dibaca seragam. Dwi Andreas Santoso, peneliti pertanian, menilai impor atas duabelas komoditas pangan lain justru naik dari 22,4 juta ton menjadi 33,4 juta ton dalam satu dasawarsa, sehingga klaim swasembada yang benar adalah swasembada pada komoditas tertentu, bukan seluruh pangan. Argumentasi itu menjadi pengingat bahwa kemandirian pangan menyasar cakupan yang jauh lebih luas dari sekadar beras, walaupun secara administratif pemerintah mengumumkan tanpa impor beras konsumsi mulai 2025.
Dalam Seminar dan Kongres Nasional PERTETA 2025 itu, ia mengingatkan nilai tukar produk kelapa mentah yang selama ini dijual sekitar seribu rupiah per butir dapat berlipat menjadi virgin coconut oil atau coconut milk. Ekspor kelapa dan turunannya, menurutnya, sudah mencapai Rp24 triliun; apabila pengolahan penuh diterapkan, potensinya bisa menyentuh Rp2.400 triliun. Angka itu ia preteli kepada peserta kongres sebagai gambaran ruang pertumbuhan yang masih terbuka lebar bagi perekonomian berbasis pertanian Indonesia.
Amran juga menghadapi ujian di luar urusan produksi. Pada 2025 ia mengajukan gugatan perdata senilai Rp200 miliar kepada PT Tempo Inti Media Tbk atas pemberitaan tertentu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sela pada 17 November 2025 menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan menegaskan sengketa tersebut merupakan sengketa pers yang dijalankan lewat Dewan Pers. Lembaga Bantuan Hukum Pers menyambut putusan itu sebagai perlindungan terhadap kebebasan pers.
Selaku menteri dengan latar belakang akademisi, Amran sering kali membawakan data langsung dari lapangan, dari harga gabah lokal hingga produktivitas spesifik kabupaten. Gaya komunikasi yang lugas tersebut memberinya citra teknokrat populis, komitmen ia sampaikan dengan pendekatan angka yang kuat dan jarang dikalahkan dalam debat kebijakan. Dalam kaitannya dengan petani, ia menekankan bahwa produksi harus terus naik, biaya produksi ditekan, dan kesejahteraan petani harus bergerak seiring. Apa yang menuntunnya, menurut pembantunya, adalah satu ukuran sederhana: gudang petani harus penuh sebelum gudang negara dijejali impor.
Kehidupan Pribadi dan Warisan Keluarga
Amran menikah dengan Martati dan dikaruniai empat orang anak, semuanya dengan nama depan Andi. Adiknya, Andi Sudirman Sulaiman, pernah menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di bawah Gubernur Nurdin Abdullah. Sebagai pribadi yang menghabiskan karier akademik dan profesional di bidang yang sama, ia kerap menekankan hilirisasi kepada para peneliti kampus.
“Penelitian harus diarahkan pada tantangan nyata pertanian dan hilirisasi. Itu yang dibutuhkan Indonesia,” kata Amran dalam Seminar dan Kongres Nasional PERTETA 2025 di Makassar.
Langkah itu selaras dengan poros kebijakannya: mengoptimalkan anggaran pertanian yang tercatat Rp371 triliun untuk mendorong productivitas petani, hilirisasi kelapa hingga nilai ekspor naik berkali lipat, serta menahan ketergantungan impor. Peta jalannya menempatkan petani pada pusat orientasi, menjadikan sosok dari Bone ini sebagai pemangku tugas pertanian paling lama dalam kancah nasional sejauh ini.
