Biografi Sumitro Djojohadikusumo: Arsitek Ekonomi Indonesia Lintas Tiga Orde

Di tengah Perang Dunia II yang mengobarkan Eropa, seorang pemuda asal Kebumen berjuang menyelesaikan disertasi ekonominya di Rotterdam sementara bom Luftwaffe menghancurkan dinding kamarnya. Pemuda itu bukan hanya bertahan hidup, tetapi keluar dari perjuangan tersebut sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang ekonomi, dan sekaligus menjelma sebagai salah satu arsitek paling penting dalam sejarah perekonomian modern Indonesia.

Dalam konstelasi ekonomi Indonesia, nama Sumitro Djojohadikusumo berdiri tegak sebagai figur lintas zaman yang menjembatani era kolonial, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.

Biodata Sumitro Djojohadikusumo

Masa Muda dan Pendidikan di Belanda

Sumitro lahir di Gombong, Kebumen, pada 29 Mei 1917, sebagai anak sulung dari lima bersaudara dalam keluarga ningrat Jawa. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Dari pihak ibu, Siti Katoemi Wirodihardio, ia mewarisi ketelitian dalam mengelola keuangan. Silsilah keluarga Sumitro mencakup keturunan Raden Tumenggung Kartanegara, salah satu komandan dalam Perang Diponegoro (1825-1830) yang juga pernah menjadi susuhunan Surakarta sebelum pembagian Mataram.

Pendidikan ekonomi Sumitro dimulai di Netherlands School of Economics di Rotterdam. Ketika Jerman menginvasi Belanda pada Mei 1940, Sumitro muda baru menginjak usia 23 tahun. Selama Rotterdam Blitz (serangan udara Nazi Jerman), peluru Luftwaffe nyaris membunuhnya ketika menghancurkan salah satu dinding kamar tempat tinggalnya. Namun trauma perang tidak menyurutkan tekadnya menyelesaikan pendidikan.

Pada tahun 1942, di tengah kobaran Perang Dunia II, Sumitro berhasil menyelesaikan disertasi berjudul Het Volkscredietwezen in de Depressie (Kredit Rakyat di Masa Depresi) dan meraih gelar doktor. Pencapaian ini menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar PhD di bidang ekonomi. Ia sempat melanjutkan studi di Sorbonne, Prancis, sebelum kembali ke tanah air.

Merintis Ekonomi Indonesia Pascakemerdekaan

Sumitro kembali ke Indonesia pada April 1946, tepat ketika negara baru berusia satu tahun dan tengah berjuang membangun sistem pemerintahan dari nol. Ia langsung bergabung dengan staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan mulai aktif di Kementerian Keuangan.

Peran diplomatiknya segera menunjukkan signifikansinya. Sumitro menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949. Dalam konferensi bersejarah tersebut, ia menolak tuntutan pembayaran utang pascaperang sebesar 2 miliar gulden dengan argumentasi kuat bahwa uang tersebut digunakan Belanda untuk membiayai agresi militer terhadap Republik Indonesia. Sikap ini menyelamatkan beban keuangan negara yang baru merdeka.

Di bidang politik, Sumitro bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai yang menjadi wadah para intelektual muda pemikir. Pada September 1950, Presiden Soekarno melantiknya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Mohammad Natsir. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).

Membangun Fakultas Ekonomi dan Mengajar

Di sela kesibukannya di pemerintahan, Sumitro tidak pernah meninggalkan dunia akademik. Ia termasuk di antara para pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan sempat menjabat sebagai dekan fakultas tersebut. Sejak 1952 hingga 2000, ia menyandang status guru besar ekonomi di Universitas Indonesia.

Kelas-kelasnya melahirkan sederet ekonom yang kelak memegang kendali kebijakan nasional. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, hingga Mohammad Sadli merupakan murid-muridnya yang kemudian bekerja di Bappenas dan kementerian bidang ekonomi. Kelompok akademisi ini kelak dikenal luas sebagai Berkeley Mafia, merujuk pada University of California, Berkeley, tempat banyak di antara mereka menempuh pendidikan lanjutan. Melalui para murid inilah, kerangka berpikir Sumitro mengenai pembangunan ekonomi yang terencana masuk ke dalam kebijakan pembangunan lima tahun Indonesia.

Di tengah kiprah mengajar dan memimpin fakultas, Sumitro juga menekuni penulisan karya ilmiah. Total sepanjang kariernya, ia menelurkan 130 judul buku dan artikel yang sebagian besar membahas masalah ekonomi, dan sebagian kecil menelaah politik. Ia menerbitkan otobiografinya pada tahun 2000, beberapa bulan sebelum wafat, sebuah penutup perjalanan intelektual yang hampir enam dasawarsa.

Sumitro Plan dan Cetak Biru Industrialisasi

Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro menghadapi ekonomi kolonial yang sangat tidak seimbang. Sektor produksi dikuasai perusahaan asing, sementara pengusaha pribumi hampir tidak memiliki ruang. Sistem distribusi tidak menyentuh kebutuhan rakyat.

Dalam kondisi tersebut, Sumitro merumuskan visi industrialisasi yang berbeda dengan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara yang mengedepankan pertanian. Sumitro menyusun Rencana Urgensi Perekonomian yang kemudian dikenal sebagai Sumitro Plan sekitar April 1951. Cetak biru ini menekankan pembangunan industri dasar melalui pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan pupuk.

“Masalah pokok ekonomi Indonesia ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat, berdasarkan kekuatan sendiri, dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak,” ujarnya.

Sumitro menekankan bahwa pemerintah harus secara aktif menentukan arah produksi dan investasi, serta memberikan porsi besar bagi pengusaha pribumi atau lokal melalui kredit dan lisensi. Program Benteng yang menjadi implementasi dari rencana ini bertujuan membuat Indonesia berdiri di kaki sendiri melalui industri yang dimiliki, menghindari terjerat sebagai konsumen di pasar dunia.

Kontroversi PRRI dan Pengasingan Panjang

Hubungan Sumitro dengan pemerintahan Soekarno mulai memburuk menjelang akhir 1950-an. Ia merasa tertekan oleh politik Orde Lama yang semakin dekat dengan komunis dan melakukan represi terhadap ekonom pro-Barat seperti dirinya. Peretakan hubungan semakin memburuk setelah Soekarno menuduhnya melakukan korupsi.

Pada 2 Februari 1958, Sumitro yang berada di Jenewa menyampaikan ancaman kemungkinan pecahnya perang saudara yang menurutnya akan menggulingkan Soekarno dalam sepuluh hari. Tak lama kemudian, pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Padang dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Sumitro diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Komunikasi dalam kabinet bayangan PRRI, meskipun ia menolak bentuk negara federal dan enggan bekerja sama dengan kelompok Negara Islam Indonesia.

Setelah PRRI ditumpas pada 1961, Sumitro memilih tetap berada di luar negeri. Selama hampir tujuh tahun, ia menjalani masa pengasingan yang panjang dan berpindah-pindah, berpindah-pindah antara Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangkok, London, dan Zurich. Ia bekerja sebagai konsultan ekonomi untuk Malaysia, Hong Kong, Thailand, Prancis, dan Swiss demi mencari nafkah. Di Malaysia, ia menulis sejarah ekonomi negara tersebut sambil menjalin hubungan dengan perwira militer anti-komunis selama masa Konfrontasi.

Kembali sebagai Menteri Orde Baru dan Kritikus Bangsa

Perubahan politik yang membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan pada 1967 membuka babak baru bagi Sumitro. Ia diundang kembali ke Indonesia dan langsung diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada 6 Juni 1968 dalam Kabinet Pembangunan I. Di posisi ini, ia menetapkan kebijakan mendukung industrialisasi melalui impor barang modal dan pembatasan ekspor bahan mentah.

Pada 28 Maret 1973, Sumitro dialihtugaskan sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II hingga 1978. Dalam kapasitas ini, ia mencanangkan program penelitian nasional di bidang ekonomi yang melibatkan fakultas ekonomi berbagai universitas di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk membantu penyusunan program ekonomi pemerintah yang lebih realistis mengenai tren jangka panjang.

Seiring waktu, perbedaan pandangan dengan pemerintahan Soeharto muncul kembali. Sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai Menteri Riset, Sumitro digantikan oleh B. J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III.

Meski tidak lagi menjabat, Sumitro tetap aktif sebagai ekonom dan kritikus. Ia menulis 130 buku dan artikel, sebagian besar mengenai persoalan ekonomi, antara 1942 dan 1994. Menjelang krisis finansial Asia yang melanda Indonesia pada 1997, ia terus menyerukan deregulasi ekonomi yang lebih luas.

Pengabdian di Masa Pemulihan Ekonomi dan Tahun-Tahun Akhir

Setelah keluar dari kabinet pada 1978, Sumitro memusatkan perhatian pada kegiatan konsultan ekonomi dan menulis. Ia tetap hadir dalam forum-forum akademik dan kerap memberi masukan kritis kepada pemerintah, khususnya berkaitan dengan deregulasi ekonomi yang menurutnya harus dilakukan secara lebih luas dan nyata.

Berpuluh tahun sebelum krisis finansial 1997-1998 menimpa Indonesia, Sumitro sudah memperingatkan adanya titik-titik lemah dalam pengelolaan ekonomi negara. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan formula solusi yang berpijak pada analisis ekonomi modern, sebuah pendekatan yang ia bangun sejak awal kariernya.

Pada saat bersamaan, ia membina keluarganya. Pernikahannya dengan Dora Marie Sigar berlangsung sejak 1945 dan memberikan empat anak: Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Bianti Djiwandono, dan Maryani Djojohadikusumo. Meski hidup sebagai negarawan sibuk, ia meletakkan pendidikan sebagai tiang utama bagi anak-anaknya, sebuah warisan intelektual yang kelak terus terlihat pada jejak karier mereka.

Sumitro juga dikenal sebagai pemain tenis yang antusias dan sosok yang terbuka dalam pergaulan. Di kalangan teman dan mantan muridnya, ia dikenang bukan hanya karena ketajaman analisis, melainkan juga konsistensinya dalam merumuskan gagasan pembangunan bangsa.

Warisan dan Pengaruh Keluarganya

Sumitro Djojohadikusumo meninggal dunia pada 9 Maret 2001, sesaat setelah tengah malam, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, akibat gagal jantung dan aterosklerosis. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Pengaruh Sumitro jauh melampaui masa hidupnya. Para muridnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang dipimpin Widjojo Nitisastro, dikenal sebagai Berkeley Mafia, kelompok teknokrat yang memegang kendali ekonomi Indonesia selama Orde Baru. Ia juga mencetak generasi ekonom yang meneruskan tradisi analisis ekonomi modern di tanah air.

Warisan kekuasaan keluarga Djojohadikusumo juga berlanjut. Putranya, Prabowo Subianto, menjadi Presiden Indonesia kedelapan meneruskan jejak sang ayah yang pernah mengabdi sebagai menteri di dua era presiden yang berbeda. Menantunya, Soedradjad Djiwandono, pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, sementara cucunya, Didit Hediprasetyo, menjadi perancang busana internasional.

Sejalan dengan kiprahnya yang panjang, kalangan akademisi, budayawan, dan sejarawan di Kebumen mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sumitro atas jasanya sebagai arsitek arah ekonomi Indonesia pascakemerdekaan, pengusulan ini mengundang refleksi kontemporer mengenai kompleksitas ketokohannya. Dari mahasiswa muda di Rotterdam yang hampir terbunuh bom Jerman, hingga menteri lima kali di dua Orde, hingga pengasingan PRRI yang panjang, Sumitro Djojohadikusumo menjelaskan bagaimana visi, intelektualitas, dan bahkan kesalahan politik saling berkaitan dalam satu narasi kehidupan yang mengubah sejarah ekonomi Indonesia.